Cirebon – Bupati Cirebon,
Imron Rosyadi meminta aparatur pemerintah desa untuk tidak melakukan mal
administrasi dalam setiap penggunaan dan pengelolaan uang negara.
“Jangan ragu untuk berkoordinasi dengan
camat, dinas DPMD, maupun Inspektorat,” tutur Imron, saat memberikan pembinaan untuk
kapasitas aparatur pemerintah desa di Ballroom Hotel Apita, Jalan Tuparev, Kabupaten
Cirebon, Kamis, 18 April 2024.
Dijelaskan Imron, secara pribadi dirinya memberikan apresiasi
kepada seluruh kuwu, lantaran sudah membantu dan mendukung pelaksanaan
tugas-tugas selama dirinya menjabat lima tahun sebagai Bupati Cirebon. tanpa
dukungan seluruh kuwu, Bupati Cirebon bersama Wakil Bupati Cirebon tidak akan
mampu menyelesaikan seluruh tugas untuk masyarakat.
“Sebab itu, tidak berlebihan rasanya jika saya boleh
mengatakan, bahwa sebagai pimpinan, saya merasa sangat puas dengan kinerja
bapak/ibu, mama/mimi kuwu sekalian,”tutur Imron.
Sebagai bentuk
apresiasi dan ungkapan rasa terimakasih kepada para kuwu, para perangkat desa,
para ketua/wakil ketua/sekretaris dan anggota BPD, ketua RT hingga ketua RW,
Bupati Imron memberikan penghasilan tetap (siltap) ke-13 pada masa akhir
kepemimpinannya tahun ini.
Rincian siltap
tersebut, sebagai berikut: para kuwu sebesar Rp2 juta, sekretaris desa Rp1,4
juta, perangkat desa Rp1 juta, ketua BPD Rp500.000, wakil ketua dan sekretaris
BPD Rp350.000, dan anggota BPD Rp275.000.
Kemudian, bentuk
apresiasi lainnya adalah memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk
jaminan kematian (JKK) dan jaminan kecelakaan (JKM) bagi anggota BPD, ketua RW
dan ketua RT. “Dengan adanya siltap ke-13 dan bantuan iuran BPJS
Ketenagakerjaan ini, diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para
kuwu, para perangkat desa, para ketua/wakil ketua/sekretaris dan anggota bpd,
ketua RW dan ketua RT, sehingga mampu mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan desa,” jelas Imron. Diharapkan pada akhirnya, akan semakin
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, serta semakin meningkatnya
sinergitas antara lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa,” tutur
Imron. (Ris)