Cirebon -- Bupati
Cirebon didampingi Kepala PUTR Kabupaten Cirebon melakukan peninjauan beberapa
pembangunan infrastruktur, diantaranya berupa perbaikan jalan Jatiseeng
Pabuaran, normalisasi sungai Ciberes Kecamatan Waled, pembangunan tempat
pembuangan akhir sampah (TPAS) dan jembatan serta jalan menuju TPAS Kubangdeleg
Kecamatan Karangwareng, serta pembangunan jembatan desa Jatipancur Kecamatan
Greged, Senin (26/9/2022).
Dalam kesempatan itu
pula, Bupati Cirebon Drs. H. Imron M.Ag meninjau langsung ke tempat pembangunan
infrastruktur di beberapa titik di wilayah Kabupaten Cirebon, khususnya di
wilayah Cirebon timur. Dirinya menuturkan bahwa kegiatan monitoring pembangunan
ini berdasarkan masukan dari masyarakat Kabupaten Cirebon. Salah satunya
adalah, ruas jalan Pabuaran Jatiseeng yang seringkali dikeluhkan warga dengan
istilah “1000 lubang.” Jalur tersebut seringkali menyebabkan kecelakaan lalu
lintas terutama pengendara roda dua.
“Sekarang kita
tinjau langsung dan alhamdulillah sudah diperbaiki, baik jalan di Jatiseeng
Pabuaran, pembuangan sampah, maupun yang di Jatipancur Kecamatan Greged. Sudah
dicor, tinggal menunggu kering, baru kemudian bisa dipakai,” kata Imron. Begitu
juga dengan progress pembangunan jalan di Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng
yang masih dalam tahap perbaikan dan pengecoran, diharapkan bisa selesai di
bulan Desember 2022.
Imron turun langsung
ke lokasi pembangunan, dikarenakan dua hal. “Saya turun langsung dalam rangka
yang pertama, yaitu untuk melihat dan memantau sendiri pembangunan yang sedang
dikerjakan oleh dinas. Dan yang kedua, untuk melihat kekurangan-kekurangan
lainnya menurut berbagai masukan dari masyarakat mengenai apa saja yang masih harus
diperbaiki,” lanjut Imron.
Dirinya juga
menanggapi masalah pembangunan dalam keterbatasan anggaran yang ada.
“Pembangunan harus terus menerus dilakukan setiap tahunnya, walaupun dalam
keterbatasan anggaran. Nanti kami minta agar dinas berkoordinasi dengan
Pemerintah Pusat/Provinsi,” jelas Imron.
“Kami meminta kepada
masyarakat agar pembangunan yang telah Pemerintah Daerah lakukan, dicek kembali
apakah sudah sesuai spek atau aturan. Agar masyarakat terus memberikan masukan
dan memantau bersama-sama,” tutupnya. (ris)