Jakarta – Ketua DPR RI, Puan
Maharani bertemu dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
Abdullah Shahid. Abdullah Shahid pun memberikan dukungan terhadap peran
perempuan di bidang politik.
Pertemuan antara Puan Maharani
dengan Abdullah Shahid berlangsung di sela-sela kegiatan The 7th
Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali Nusa Dua
Convention Center (BNDCC). “Saya mendukung agar perempuan berperan di bidang
politik dan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik tingkat nasional maupun
internasional,” tutur Abdullah, Kamis, 27 Mei 2022.
Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Maladewa ini juga
mendukung perempuan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi-organisasi
publik. Abdullah pun menyinggung belum pernah ada Sekjen PBB yang datang dari
kaum perempuan.
“Hanya ada 4 Presiden Majelis Umum PBB yang perempuan
selama 76 tahun PBB berdiri. Maka saya berharap dan mendukung agar Sekjen PBB
berikutnya adalah perempuan,” tutur tokoh dunia yang pernah menjadi Ketua
Parlemen Maladewa tersebut.
Puan pun menyambut baik dukungan
dari Abdullah Shahid. Menurutnya, sudah saatnya kini perempuan lebih berperan
dalam bidang politik. “Dan juga memegang posisi tinggi jabatan publik, baik di
tingkat nasional maupun internasional,” ungkap Puan.
Kepada Presiden Majelis Umum PBB,
mantan Menko PMK itu menegaskan Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap
pemberdayaaan perempuan dan kesetaraan gender. Puan menyatakan, sudah banyak
kaum perempuan di Indonesia yang memegang jabatan publik tinggi.
“Indonesia telah memiliki
Presiden perempuan; Menteri Koordinator perempuan; Menteri-menteri perempuan;
Anggota Parlemen perempuan; Gubernur, Walikota, dan Bupati perempuan,” urainya.
Bahkan Puan Maharani merupakan perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI. “Juga
termuda dalam sejarah Indonesia,” tutur Puan.
Puan juga menyinggung soal
Indonesia yang mengadopsi aturan kuota 30% bagi anggota perempuan di lembaga
perwakilan rakyat. Kemudian juga, kata Puan, pada keanggotaan di partai politik
dan lembaga pemilu.
“Hal ini memfasilitasi tren
peningkatan keterpilihan perempuan dalam pemilihan legislatif. Pada Pemilu
2019, dari 575 Anggota DPR, 118 di antaranya adalah perempuan,” tutur Puan. Saat ini, jumlah anggota perempuan di DPR 120
orang, atau 21 persen dari seluruh anggota DPR.
Dalam kesempatan tersebut, Puan
juga menyinggung DPR baru saja mengesahkan Undang-undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (TPKS) yang berbasis gender. Ia mengatakan, UU TPKS merupakan
dukungan Negara terhadap kaum perempuan yang sering menjadi korban kekerasan
seksual. “Hal ini menjadi terobosan penting pengaturan hukum acara yang
komprehensif serta pengakuan dan jaminan hak korban,” tegas Puan.
Disampaikan pula, DPR
melembagakan Kaukus Perempuan yang berfokus pada program pemberdayaan politik
perempuan melalui advokasi yang dilaksanakan untuk mendorong 30% keterwakilan
perempuan di lembaga politik. Selain itu, Puan menjelaskan bahwa Kaukus
Perempuan DPR juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas politik anggota
parlemen perempuan.
“Komitmen nasional ini memerlukan
juga komitmen kuat pada tingkat internasional. Saya tahu Presidency of Hope
dari Presiden SMU PBB saat ini juga berisi perkuatan kesetaraan gender,” ucap
cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Pada kesempatan itu Puan Maharani
juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Yang Mulia Abdullah
Shahid untuk memajukan pembahasan isu gender pada berbagai forum internasional,
termasuk pada pembahasan P20. (ris)