Jakarta
-- Keputusan pemerintah Jokowi untuk membuka kembali keran ekspor minyak goreng
dan bahan baku minyak goreng mulai Senin, 23 Mei 2022 menunjukkan kelincahan
suatu negara besar dalam mengambil keputusan.
Bulan
lalu, Keppres yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng
telah sukses menurunkan harga dan mengurangi kelangkaan ketersediaan minyak
goreng sawit di pasaran menjelang Idul Fitri, serta menggebuk para mafia dan
kita harapkan memberi efek jera bagi mereka.
Menurut
Ketua DPRRI Puan Maharani pelarangan sementara ekspor minyak goreng ini
menunjukkan keberpihakan yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan
kepentingan rakyat. Sering terjadi dalam suatu organisasi yang kecil akan lebih
lincah dan cepat beradaptasi dibanding suatu organisasi yang gemuk.
Semua
itu disebabkan birokrasi organisasi kecil biasanya tidak terlalu panjang
dibanding organisasi besar yang anggotanya berasal dari berbagai strata atau
kelompok orang yang beragam.
Strata
berdasar : pendidikan, usia, profesi dan kepentingan ekonomi yang beragam mengakibatkan
cara pandang dan kepentingan antar anggota juga beragam.
Dalam
suatu kumpulan masyarakat yang heterogen itu kita harus memiliki dirigent alias
pemimpin orkestra yang kuat dimana ia
dapat meramu dan mengatur para pemain musik untuk tidak menjadi jagoan sendiri
dan pada akhirnya dicapai keharmonisan musik. Dan itu harus dia lakukan di
waktu dan kesempatan yang sempit dan terus berubah ubah.
Masalah
timing menjadi suatu hal yang
penting. Kapan saya jadi harus begini dan kapan saya harus begitu.
Menghadapi
percepatan perubahan dunia yang makin kencang akselerasinya, baik dalam bidang
teknologi, politik dan ekonomi maka diperlukan juga perubahan keputusan
keputusan yang sesuai dengan ketepatan timing nya karena suatu keputusan
bukanlah dogma yang harus dijaga agar tidak berubah seumur hidup.
Stake
holder Negara Kesatuan Republik Indonesia juga beragam dan semua harus
difikirkan dan diselesaikan permasalahannya masing masing.
Mulai
dari petani sawit, pengusaha CPO dan minyak goreng, eksportir, EMKL dan juga
masyarakat banyak konsumen minyak goreng.
Pemerintah
RI juga harus mempertimbangan hubungan eksternal politik dan ekonomi dengan
negara lain yang tentunya sebagai tetangga, sahabat dan sesama umat manusia di
dunia harus saling bekerjasama dengan tetap menomor satukan bangsanya sendiri.
Pada
dasarnya keputusan pemerintah membuka kembali keran ekspor minyak goreng dan
bahan baku minyak goreng tersebut adalah bertujuan memberi harmoni pada musik
penguasa tertinggi NKRI yakni masyarakat heterogen Indonesia. (Ris)